asas penataan ruang. menggantikan undang-undang No. asas penataan ruang

 
 menggantikan undang-undang Noasas penataan ruang  Ruang komputer E

Ruang Lingkup PenataanA. ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas. Di Indonesia, terdapat dua jenis perencanaan utama yaitu Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang (RTR) yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mencapai target pembangunan dalam jangka waktu dan lingkup tertentu. Pelaksanaan Kegiatan; dan 2. Pada. (2) Penataan arsip inaktif pada unit pengolah/unit kerja dilaksanakan melalui kegiatan: a. 3. Tujuan Penataan Ruang Pertumbuhan penduduk yang mengalami perkembangan dengan pesat, kebutuhan pembangunan untuk kepentingan umum (jaringan jalan, fasilitas umum/fasilitas sosial) serta pengembangan sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, pemukiman, perkebunan apabila tidak diatur. Menurut Moekijat (dalam Sayuti, 2013) faktor ruang fisik kantor mengandalkan beberapa peralatan kantor berupa penerangan, pewarnaan, musik,. 2008. Asas dan Tujuan Penataan Ruang 1. Asas Penataan Ruang secara tegas ditentukan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menentukan : “Dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Tata ruang yang baik adalah apabila dalam proses penyelesaian pekerjaan , penyusunan tempat kerja karyawan dan penempatan alat-alat kerja menempuh jarak yang sependek-pendeknya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara. Area ruang yang menciptakan kesan pertama terhadap suatu perusahaan adalah. Divisi yang sifatnya bertugas melayani publik sebaiknya berada ditempat yang mudah. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari. Pengertian Politik Hukum George R Terry. , & Shafira, S. 3 Asas Tata Ruang Kantor Menurut Priansa (2013:124) mengatakan bahwa, terdapat empat pokok dalam tata ruang kantor yang penting untuk diperhatikan, yaitu:. Menata ruangan kantor tidak bisa dilakukan secara sembarang. Pengertian Dasar Penataan Ruang. Area dengan fitur unggulan memberi area. UMUM 1. Asas – Asas Penataan Ruang Asas penetaan ruang Menurut pasal 2 Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan yaitu: 1. Ini membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan maksimal. ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penatagunaan tanah berasaskan keterpaduan, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang,. Jurnal. tersebut. Pada dasarnya, penataan ruang merupakan bagian dari proses penggunaan lahan dan perencanaan aktivitas di ruangnya. idPartisipasi adalah sarana bagi masyarakat yang memungkinkan untuk berbagi manfaat dari masyarakat yang makmur dan berkeadilan sesuai asas penataan ruang, untuk itu diharapkan juga kepedulian masyarakat agar terlibat secara pro-aktif dalam perencanaan tata ruang. 1 Realisasi Fisik Keuangan (RFK) Dinas PUPR Kab. kelangsungan hidupnya. Jelaskanlah beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan. 3. Asas jarak pendek C. Azas Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penataan ruang kantor tata usaha Dekanat FKIP UNS Surakarta yang dapat mendorong pencapaian efisiensi kerja. Pasal 3 Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:. 2. (2) Pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 24. keserasian, keselarasan dan. 2. 6/2014) merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa. Dalam undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. PP. Tumpuan diberikan terhadap hal-hal berikut:. 3. kcscrasian, kcsclarasan, dan keseimbangan; c. PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. ,Filosofi, Azas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria, Cetakan Pertama, STPN Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 2. Rahayu, Desak Putri Tri dan I Ketut Tjukup, 2018, Pengaturan Hukum Terhadap Penataan Ruang Di Kota Denpasar Dalam Mengimplementasikan Fungsi Sosial Tanah dari Perspektif Agraria, Jurnal Kerthanegara, Vol. 2 Asas dan Tujuan Penataan Ruang Menurut Herman Hermit27 “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”. 3. (4) Asas mengenai. Asas-asas penataan ruang. Pengertian Tata Ruang Kantor Tata letak dan penataan peralatan yang ada di kantor ikut berpengaruh dalam memberikan rasa nyaman, baik bagi pegawai yang bekerja di kantor tersebut, maupun tamu yang datang, seperti relasi bisnis atau kolagen perusahaan. 2. Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Gadjah Mada University. 26 Tahun 2007! Jawab : A. Azas. Ruang menjelaskan pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Asas rangkaian kerja. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. pengelolaan RTH;ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 3 Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas. C. A. 2. Pengaturan Penggunaan Lahan: Merencanakan dan mengatur penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota untuk berbagai tujuan, seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi alam, rekreasi, dan lainnya. Gie (2012: 212) menjelaskan bahwa terdapat empat hal penting yang sangat 9. Sabtu, 30 Mei 2020 11:57:20 WIB Rabu, 1 Juli 2020 13:16:56 WIB. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan. 1 pt. Sesuai Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah ditegaskan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman. penataan ruang. 2014. Pembahasan Penataan ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan. Hukum tentang Tata Ruang di Indonesia Yuda Islami Hawki 10611917 Muhammad Jefri 10614001 Ade Kurniawan 10614002 Fajar. 2 Asas dan Tujuan Asas dari penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil, dan merata, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup (Bab II Pasal 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Beberapa macam penataan ruang kantor dapat disesuaikan dengan kondisi ruang kantor yang tersedia. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; b. D. Asas jarak pendek ialah suatu tata letak ruangA. Sebab tata ruang sebuah tempat kerja dapat mempengaruhi kinerja pada karyawan, terdapat asas yang harus dipatuhi dalam penetapan jenis tata ruang kantor, berikut penjelasannya. Baru-baru ini, pemerintah secara resmi dan serentak memberlakukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Prof. 2010. 1992. Dalam melakukan penataan suatu ruangan kantor haruslah berpedoman pada azas-azas pokok tata ruang kantor itu sendiri, menurut The (2007) ada empat azas pokok tata ruang yaitu : 1. 26/2007) • Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa. Negara dalam hubungannya dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat, Negara bertindak dalam kedudukannya sebagai Kuasa dan Petugas Bangsa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun untuk keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh dalam upaya mencapai tujuan pembangunan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab II Pasal 2 yang menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas (1). Asas jarak terpendek Asas ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan atau penataaan sebuah perlengkapan atau peralatan kantor memiliki jarak yang tidak berjauhan dari karyawannya. Penataan Ruang----- 38 C. Rangkaian kerja. Asas Penataan Ruang Pasal 2 UUPR-2007, mengatur bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas : a. Membuat denah atau sketsa tata ruang kantor. Undang-undang (UU) tentang Penataan Ruang. Pemanfaatan ganda atas ruang yang tidak berdasarkan atas asas-asas penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan. . Kualitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kelengkapan materi ketentuan umum peraturan zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten. Lembaga Administrasi Negara Samarinda . bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Lebih jauh aturan dasar turunannya saling melengkapi. Pasal 10 (1) Penataan ruang kawasan perdesaan, penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diselenggarakan sebagai bagian Mengenai asas tata ruang kantor, Ida Nuraida (2007) menambahkan bahwa dalam penataan ruang kantor juga harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu asas integrasi kegiatan dan asas kepuasaan kerja bagi pegawai. Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 aliniea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perencanaan tata ruang dan tata guna tanah yang berbasis lingkungan hidup -- Bab 5. C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Kebijakan penataan ruang bertujuan menelurkan produk kebijakan yang nantinya berfungsi untuk membagi ruang yang ada dalam suatu wilayah menjadi bagian-bagian tertentu,. Pengelolaan arsip aktif mencakup prosedur pemberkasan arsip, pembuatan daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan2. 2. Asas mengenai jarak terpendek tata ruang yang terbaik . DASAR HUKUM 1. Pengertian tata ruang, diambil dari buku (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi geografis yang. Kawasan Lindung,. Pengertian Tata Ruang Ruang yaitu dimana merupakan wadah yang meliputi beberapa aspek, yaitu ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 2. Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah menjadiSelanjutnya asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang meliputi sebagai berikut: a. Nomor. dilaksanakan berdasar asas-asas penataan ruang . 2. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di. PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MADIUN, Menimbang : a. penataan ruang kantor yang efektif, (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penataan ruang kantor yang efektif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota. Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan 1 kali dalam 5 tahun; c. Quena. (2018). Asas rapi dan ringkas. Azas jarak terpendek . Perhatian terhadap pentingnya penataan ruang secara Nasional tampak jelas dengan adanya UURI No. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Pembahasan mengenai isu tersebut akan dijabarkan menjadi dua bagian yaitu Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan penyempurnaan sistem hukum di Indonesia. Undang-Undang No. Perencanaan Penataan Ruang Pengarahan dan umpan balik 2x 50 menit • Tingkat pemahaman • Kemampuan memahami dengan memberikan contoh 5 3. 10 Asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang adalah sebagai berikut, pertama,. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 4. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta turunannya yaitu PP No. 2. Keterpaduan, maksudnya penataan ruang diselenggarakan dengan mengitegrasikan berbagai. . Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang. • Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan. Azas sentralisasi, merupakan azas penataan atau penyimpanan arsip baik aktif. Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa (UU No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. Fenomena dan klasifikasi tata ruang:. Judul. 2019, Novi Sunarti. merupakan dosen hukum penataan ruang, hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang baru, namun secara umum masih sulit menemukan para ahli memperbincangkan masalah penataan ruang dalam pembicaraan sebagai sistem hukum. bahwa penataan ruang haruslah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yaitu memperhatikan keadilan dalam penetapannya. Jarak antar meja/unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, hal. Karena RDTR menjadi pedoman penataan ruang di kota/kabupaten. DAFTAR PUSTAKA. Asas penataan ruang di Indonesia dalam UU 26/2007 pasal 2 adalah keterpaduan, keserasian, keselarasan, keberhasilgunaan, keseimbangan, keterbukaan, keberlanjutan, keberdayagunaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Tata ruang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Asas Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pengantar Hukum Tata Ruang. Asas Religiositas (Pasal 1 dan 49 UUPA) Dalam definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial. Jelaskanlah beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penataan ruang! 4. Ruang Lingkup. AZAS PENATAAN RUANG . kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. MAKALAH HUKUM TATA RUANG. Dari hasil analisis terdapat 10 jenis pelayanan dasar dengan 16 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab tiga SKPD, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Kota. 4. tirto. Pemanfaatan ganda atas ruang yang tidak berdasarkan atas asas-asas penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan. Asas perubahan susunan tempat kerja E. penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a, keterpaduan; b. N. destinasi pariwisata;E. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (PR) UU No. PP 21/2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor. Reception area * C. pengaturan fisik arsip; b. Asas-Asas Tata Ruang Kantor Menurut Muther dalam tata ruang kantor memiliki 4 (empat) asas pokok yang berguna bagi organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja sebagai pedoman dalam penataan ruang kantor berikut: a. Asas dan tujuan penyelenggaraan perumahan dan. Salah satu terobosan yang dimunculkan dalam peraturan ini adalah penetapan rencana tata ruang. Asas Jarak Terpendek Berarti dalam penyusunan tempat kerja dan penempatan alat-alat perkantoran diusahakan harus menepuh jarak yang dekat dengan tidak menghilangkan beberapa hal khusus. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Struktur Ruang Desa. Tata Ruang berbasis UU RI Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang Perencanaan tata ruang memegang peran krusial dalam penciptaan situasi seimbang antara supply dengan demand dalam berbagai aspek pembangunan, baik fisik dan non fisik. 26 Tahun 2007! 3. iii Naskah Akademik RDTR KEP Tanah Lot 3. 26 Tahun 2007!ABSTRAK: a. Melalui PP No. Asas-asas tata ruang kantor Menurut Richard Muther dalam (Setyawan, 2017) merumuskan enam asas pokok tata ruang kantor terbaik. Berikut tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer (Pasal 12 ayat (1) Permen ATRBPN 13/2021):Rencana Detail Tata Ruang. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 1. Jelaskanlah beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penataan ruang! 4. Sistem Wilayah, penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan. 1. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penataan ruang dan peran masyarakat, serta upaya yang harus. Tuntutannya adalah ruang diskresi dan partisipasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Jelaskanlah beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penataan ruang! 4. Mengenai definisi penataan ruang kantor, Nuraida (2018:142) mengatakan bahwa, “Penataan ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan5 Desain Tata Ruang Kantor yang Nyaman dan Ideal. Jelaskanlah tujuan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam UU No. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG I. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor adalah penyiapan atau penggunaan secara rinci terhadap peralatan yang ada di dalam suatu kantor. id - Dalam mata pelajaran Geografi, asas-asas penataan ruang menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan.